News – , Jakarta – Ketenangan kawasan ekowisata Raja Ampat, Papua Barat Daya, baru-baru ini terusik oleh insiden pengusiran turis asing yang terekam dalam sebuah video viral. Rekaman dari #FolkKonoha memperlihatkan sekelompok orang mengenakan kaos hitam berteriak ke arah wisatawan asing di dekat kapal mereka. Mereka dengan lantang menyerukan agar para turis meninggalkan wilayah tersebut, sembari menggoyang-goyangkan tangga besi yang berada di tepi speed boat yang berdampingan dengan kapal penumpang.
Sumber Tempo di Raja Ampat mengonfirmasi bahwa peristiwa tersebut terjadi di Pulau Wayag, sebuah destinasi ikonik di wilayah utara Raja Ampat. Pelaku pengusiran diidentifikasi sebagai warga sekitar Pulau Wayag atau masyarakat dari utara Raja Ampat. Insiden ini, yang berlangsung pada Kamis, 12 Juni 2025, pecah tak lama setelah pemerintah mengumumkan pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Mereka mengamuk sehingga mengusir kapal turis,” jelas sumber tersebut kepada Tempo.
Pencabutan IUP ini merupakan keputusan signifikan yang diambil Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diumumkan setelah rapat terbatas bersama beberapa menteri pada Senin, 9 Juni 2025. Keempat IUP yang dicabut tersebut sebelumnya dimiliki oleh perusahaan tambang nikel, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyatakan apresiasinya, “Saya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah memperhatikan aspirasi masyarakat.”
Namun, di balik keputusan pencabutan IUP ini, muncul konsekuensi yang tak terhindarkan. Penutupan operasional keempat perusahaan tambang tersebut menyebabkan tak sedikit pekerja, termasuk dari PT Melia Raymond Perkasa dan PT KSM, kehilangan pekerjaan. Mereka selama ini menggantungkan hidup dan mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan.
Akibat insiden pengusiran turis dan ketegangan yang menyertainya, akses kunjungan wisatawan ke Pulau Wayag untuk sementara waktu ditutup. Ferdinan, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Raja Ampat, berharap agar pemerintah dan masyarakat setempat dapat bersinergi dengan praktisi pariwisata untuk menyelesaikan masalah ini. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak, terutama para wisatawan.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, seperti dikutip dari Antara, telah resmi menutup akses kunjungan wisatawan ke spot-spot wisata, khususnya di Pulau Wayag yang terletak di Distrik Waigeo Barat Kepulauan, imbas dari pemalangan oleh masyarakat. Bupati Raja Ampat Orideko Burdam, yang berbicara di Sorong pada Kamis, menjelaskan bahwa pembatasan atau pemberhentian kunjungan wisatawan sementara ke Pulau Wayag adalah bagian penting untuk mengantisipasi potensi hal yang tidak diinginkan terjadi kepada wisatawan. “Saya minta supaya aktivitas wisata di Waigeo Barat Kepulauan ditutup sementara,” tegasnya.
Sementara itu, Adji, Sekretaris Supir Rental Kabupaten Raja Ampat, turut merasakan dampak penutupan kawasan wisata Pulau Wayag yang dipicu oleh isu tambang yang tengah menjadi sorotan. Ia menyampaikan, “Para tour guide agak sedikit kecewa, termasuk para tamu (wisatawan).” Menurut Adji, masyarakat lokal terpecah antara yang pro dan kontra terhadap pencabutan IUP empat perusahaan nikel tersebut. “Ada masyarakat yang mau tambang tetap ada karena mereka ingin mendapatkan pekerjaan. Terutama masyarakat di utara Raja Ampat, seperti di Pulau Kawe dan Pulau Batang Pele.”
