News – , Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengambil langkah tegas terkait keluhan jemaah haji mengenai distribusi makanan di Mekkah, Arab Saudi. Ia menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memberikan kompensasi berupa uang kepada jemaah yang tidak menerima jatah makanan selama periode 14 dan 15 Zulhijah 1446 Hijriah. Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya laporan yang diterima terkait masalah tersebut.
“Kemarin, memang terjadi keterlambatan dalam distribusi makanan. Sebagai antisipasi, kami memutuskan bahwa jemaah yang tidak mendapatkan makanan akan diberikan kompensasi berupa uang,” kata Nasaruddin, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Agama pada Jumat, 13 Juni 2025. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kesejahteraan jemaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah.
Menurut penjelasan Menteri Agama, makanan tersebut seharusnya disiapkan dan didistribusikan oleh dapur penyedia makanan yang berada di bawah koordinasi BPKH Limited. Idealnya, setiap jemaah haji mendapatkan layanan katering sebanyak 84 kali selama berada di Mekkah. Selain itu, jemaah haji Indonesia juga menerima 15 kali makan selama fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta 27 kali makan saat berada di Madinah. Dengan demikian, kebutuhan nutrisi jemaah haji diharapkan terpenuhi dengan baik.
Kekacauan dalam pendistribusian makanan ini sebelumnya juga menjadi sorotan dari Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji, Muhadjir Effendi. Meskipun mengakui kualitas makanan yang disiapkan oleh BPKH sudah baik, Muhadjir Effendi menilai bahwa sistem distribusinya masih belum efektif dan belum menjangkau seluruh jemaah secara merata. Hal ini tentu menjadi perhatian serius untuk perbaikan di masa mendatang.
“Tempat pemrosesan makanannya sangat bagus, higienis, dan memenuhi standar yang tinggi. Namun, masalahnya terletak pada distribusinya yang masih bermasalah,” ujar Muhadjir, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Kamis, 12 Juni 2025.
Lebih lanjut, Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa sistem distribusi makanan yang selama ini diterapkan masih berdasarkan kelompok, bukan berdasarkan nama jemaah. Akibatnya, banyak jemaah yang seharusnya menerima jatah makanan justru tidak kebagian. Sistem ini dinilai kurang efektif dan perlu dievaluasi kembali.
“Kemarin, banyak jemaah yang tidak kebagian makanan karena distribusinya dilakukan per kelompok, bukan *by name*. Seharusnya, setiap paket makanan memiliki label nama sehingga saat dikirim ke hotel, jemaah tahu bahwa makanan tersebut memang untuk mereka,” tegas mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut. Dengan adanya sistem distribusi yang lebih personal, diharapkan masalah ketidakmerataan distribusi makanan dapat teratasi.
Pilihan Editor: Kuasa Erick Thohir Setelah Prabowo Bicara Keras di Rapat Danantara
