News – , Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti belum optimalnya integrasi sistem transportasi nasional di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, AHY menekankan urgensi penyelesaian Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) sebagai langkah fundamental yang harus segera direalisasikan.
“Sistranas ini sangat penting dan harus segera kami tuntaskan, sehingga dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi berbagai aspek transportasi lainnya,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 2 Juli 2025. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif.
Menurut AHY, RUU Sistranas akan menjadi landasan hukum krusial untuk proses perencanaan sistem transportasi dalam satu jaringan nasional yang terintegrasi. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan sistem transportasi nasional secara menyeluruh, mencakup lintas moda dan lintas wilayah, demi efisiensi yang lebih baik di masa depan.
Kementerian yang dipimpin AHY sendiri berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem transportasi nasional yang lebih efisien dan modern. Komitmen ini, menurut AHY, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menyoroti pentingnya sektor ini bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
AHY menegaskan bahwa pengembangan sistem transportasi di Indonesia adalah prasyarat vital bagi upaya pemerintah untuk membawa Indonesia bertengger di posisi ketujuh sebagai ekonomi terbesar di dunia. Peningkatan ini, jelas AHY, sejalan dengan proyeksi optimis dari International Monetary Fund (IMF) untuk periode 2020–2030, yang didasarkan pada perhitungan GDP Purchasing Power Parity (PPP) yang telah disesuaikan. “Rasanya tidak ada alasan lain bagi kita selain fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang kokoh, demi mendukung sistem transportasi yang semakin efisien dan terintegrasi,” pungkasnya, menegaskan tekad pemerintah.
Selain itu, Agus juga menyoroti bahwa peningkatan sistem transportasi akan menjadi penopang utama mobilitas nasional, khususnya di Pulau Jawa. Wilayah ini menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga perbaikan transportasi di sana akan berdampak signifikan secara nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mendesak pemerintah untuk mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kereta cepat. Regulasi ini, menurutnya, krusial sebagai pedoman komprehensif dalam seluruh proses pembangunan dan pengoperasian kereta cepat di masa mendatang, memastikan proyek strategis ini berjalan optimal.
Pilihan Editor: Jangan Terkecoh Pelemahan Dolar
