Novel Baswedan, yang baru saja didapuk sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, menegaskan komitmen pihaknya untuk menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah strategis ini diambil dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara, sejalan dengan mandat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk satgassus tersebut.
Novel Baswedan menjelaskan bahwa fokus utama kerja sama ini melibatkan unit-unit penting di Kemenkeu, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu. “Karena terkait dengan penerimaan negara, maka kami berdiskusi dan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Itjen Kemenkeu selaku koordinator pengawasan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Novel saat dikonfirmasi pada Rabu (18/6).
Selain berkoordinasi intensif dengan Kemenkeu, Novel menambahkan bahwa Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara juga akan memperluas jangkauan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian/Lembaga lainnya. Kolaborasi ini, menurutnya, krusial untuk mempercepat proses optimalisasi penerimaan negara secara menyeluruh, khususnya pada kementerian/lembaga yang memiliki potensi penerimaan negara terbesar.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengungkapkan harapannya bahwa kerja sama yang terjalin ini akan mendorong perbaikan tata kelola penerimaan negara. Meskipun demikian, Novel menegaskan bahwa besaran target capaian PNBP akan disesuaikan dengan ketentuan dari Itjen Kemenkeu sebagai koordinator pengawasan.
Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara merupakan inisiatif strategis dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Satgassus ini dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai Kepala, dengan Novel Baswedan menjabat sebagai Wakil Kepala. Fokus utama Satgassus adalah mendampingi kementerian-kementerian dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor, yang pada gilirannya akan mendukung program pembangunan pemerintah secara signifikan, sebagaimana ditegaskan oleh Anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap.
Yudi Purnomo Harahap menjelaskan keunggulan formasi Satgassus ini, yang beranggotakan mantan pegawai KPK. Mereka tidak hanya berpengalaman dalam penanganan kasus korupsi, tetapi juga ahli dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keahlian ini, yang sebelumnya terasah dalam Satgassus Pencegahan Korupsi, diharapkan menjadi kunci dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara secara efektif dan transparan.
Menurut Yudi, dalam kurun waktu enam bulan terakhir, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah menjalin koordinasi intensif dengan sejumlah kementerian. Di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Koordinasi tersebut juga mencakup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Satgassus bahkan telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau situasi di Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025. Kunjungan ini menunjukkan pendekatan proaktif Satgassus dalam memahami tantangan di lapangan.
“Dalam kunjungan-kunjungan tersebut, Satgassus berupaya keras untuk memetakan akar permasalahan yang menghambat PNBP di sektor perikanan,” tutur Yudi. Ia menambahkan, pihaknya tidak hanya menawarkan solusi, tetapi juga berkomitmen untuk mengawal implementasinya demi memastikan peningkatan penerimaan negara yang signifikan dari sektor tersebut.
