JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan tanggapan terkait penutupan sementara akses wisatawan ke Wayag, destinasi wisata primadona di Distrik Waigio Barat Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah antisipatif ini diambil menyusul aksi protes masyarakat terkait izin usaha pertambangan nikel.
Kemenpar memastikan bahwa aktivitas pariwisata di Raja Ampat secara keseluruhan tetap aman dan terkendali. Koordinasi intensif telah dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pelancong.
Prioritas utama Kemenpar adalah menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi nasional, termasuk Raja Ampat yang tersohor.
Untuk memperkuat stabilitas dan keselamatan di kawasan wisata, Kemenpar telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), aparat keamanan, serta tokoh masyarakat setempat. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat meminimalisir potensi gangguan.
Baca juga: Bagaimana Nasib Raja Ampat Kini Setelah Polemik Tambang Nikel?
Kemendagri sendiri telah menginstruksikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk menjamin kerjasama penuh antarlembaga dan masyarakat dalam melindungi wisatawan dari potensi gangguan keamanan.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam siaran persnya menyatakan, “Kementerian Pariwisata terus memantau perkembangan situasi secara seksama dan siap mengambil langkah-langkah adaptif untuk mendukung masyarakat lokal, agar tetap menjadi pilar utama dalam pembangunan pariwisata yang berdaya tahan dan inklusif. Jadi, wisatawan tetap aman berkunjung ke Raja Ampat.”
Raja Ampat bukan hanya Destinasi Pariwisata Nasional Prioritas, tetapi juga bagian dari UNESCO Global Geoparks (UGGp), menegaskan posisinya di mata dunia.
Baca juga: Pulau Wayag di Raja Ampat Tutup Sementara, Imbas Polemik Tambang Nikel
Pemerintah sedang merancang arah kebijakan jangka panjang melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Rancangan Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat. Dalam rancangan ini, Raja Ampat ditetapkan sebagai model High Quality Sustainable Tourism yang dikembangkan secara berkelanjutan dan terintegrasi, dengan menyeimbangkan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial budaya.
Selain Wayag dan Batangpele, wisatawan masih dapat menikmati keindahan pulau dan spot diving lainnya seperti Manta Point, Cross Wreck, Cape Kri, dan Blue Magic. “Masih banyak surga bawah laut yang menanti untuk dieksplorasi,” imbuh Widiyanti.
Kemenpar mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersama-sama menjaga kelestarian dan reputasi Raja Ampat sebagai ikon pariwisata unggulan Indonesia.
Baca juga: 4 Izin Tambang Raja Ampat Dicabut, Menpar: Bukti Pemerintah Satu Suara
“Kami ingin menghadirkan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia, serta memperkuat posisi Raja Ampat di mata wisatawan global,” pungkas Widiyanti.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat secara resmi menutup sementara akses wisatawan ke destinasi wisata populer di kawasan Pulau Wayag.
Keputusan ini diambil menyusul aksi pemalangan oleh sejumlah masyarakat sebagai respons atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) beberapa perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut.
Penutupan ini diumumkan oleh Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, pada Kamis (12/6/2025) di Sorong.
Ia menegaskan bahwa penghentian sementara aktivitas wisata dilakukan demi menjaga keselamatan wisatawan dan mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan.
“Saya minta supaya aktivitas wisata di Waigio Barat Kepulauan ditutup sementara,” ujar Orideko, seperti dilansir dari Antara (12/6/2025).
